Lagi-lagi Indonesia saat ini, kondisi lalu lintas dijalanan sangat dipadatkan dengan banyaknya kendaraan sepeda motor, dimana-mana, pasti popular dengan sepeda motor, tak hanya di kota-kota besar, mudahnya proses pembelian dan mudahnya mendapatkan surat izin mengemudi hanya dengan membayarkan sejumlah uang menjadi alasan utama bagi kepemilikan barang ini. Tidak bisa bayar lunas? Kredit menjadi pilihan, tidak bisa beli baru? Banyak jasa yang menyediakan motor second, dengan harga lebih murah, bahkan dapat dicicil juga. Sepeda motor terus dimasukkan ke Indonesia, hingga memadati pasar, maka dipermudahlah cara penjualannya. Kita lihat Negara-negara maju, ada juga yang memiliki kendaraan sepeda motor, tapi pemerintahnya selalu perhatian dan peduli dengan masyarakatnya, maka untuk mendapatkan izin mengendarai sepeda motor sangatlah sulit dan sanksi atas pelanggaran mengingat, menimbang, dan memutuskan tingginya resiko bagi warga yang menggunakan motor, tak selesai hanya dengan Lima Puluh Ribu Rupiah, inilah yang berbeda dengan Negara-negara berkembang, polisi yang jelas-jelas menemukan pelanggar, bisa ditidurkan dan dibujuk hanya dengan insert Lima Puluh Ribu Rupiah, sedangkan dinegara maju mungkin akan menghabiskan gaji pegawai negeri sipil satu bulan kerja jika melakukan pelanggaran, jadi tidak main-main. Hukum memang sangat diperhatikan dan bukan menjadi “mainan”. Memang, fungsinya sangat besar, sangat besar sekali malah, jika kita mematuhi prosedur dan hukum, dan jika para polisi menjadi tegas, dan tidak mendapat “mainan”. Maka padatnya kendaraan bisa sedikit diantisipasi. Selain itu dari kepolisian tercatat, umumnya kecelakaan lalu lintas memakan korban sepeda motor, jika masih sayang nyawa anda cobalah patuhi peraturan, jangan “terbang” dengan motor anda. Orang yang tidak punya motor bukanlah orang yang miskin atau orang yang bodoh, malahan ada juga yang sebaliknya. Setidaknya masih ada orang yang tidak ikut memadatkan lalu lintas, dan menghindari kota dari kemacetan. LIMA PULUH RIBUKAH HARGA HUKUM KITA???